Mapala Justicia FH ULM Gelar Seminar Keterbukaan Informasi Publik Bidang LH di Kalsel

Acara dibuka oleh wakil dekan 1 FH ULM, Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

BANJARMASINPOST.CO.ID-BANJARMASIN - Dalam rangkaianan acara Dies Natalis ke 38 Mapala Justicia FH ULM, ada beberapa agenda yang dilaksanakan.

Pertama lomba tulisan tingkat SLTA soal lingkungan, lomba tulisan tingkatan mahasiswa tentang lingkungan, dan juga diadakan acara seminar keterbukaan informasi publik Bidang Lingkungan Hidup di Kalsel.

Ketua Mapala Justicia Fh ULM, Gusti Kevin Wijaya, menjelaskan Maksud dan tujuan seminar keterbukaan informasi publik ini karena sekarang masyarakat banyak yang belum tau terkait informasi publik.

"Niatnya kami ingin memboomingkan agar masyarakat tau tentang tatacara memperoleh informasi terutama di bidang lingkungan hidup di Kalsel.

Contohnya tatacara memperoleh informasi, birokrasinya seperti apa. Jadi waktu kesempatan ini akan dibahas bagaimana cara agar bisa memperoleh informasi publik di bidanf LH, " kata dia.

Hadir pembicara, Komisi informasi publik Kalsel, Ombudsman Kalsel, Nurhalis Majid, Dari dinas kehutanan Prov Kalsel, yang diwakili Akhmad Redhani, dan dari perwakilan dari Dinas Pertembangan Energi Mineral dan SDm, Gunawan. Acara dibuka oleh wakil dekan 1 FH ULM, Ichsan Anwari.(*)

Laman Berita :
http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/02/20/mapala-justicia-fh-ulm-gelar-seminar-keterbukaan-informasi-publik-bidang-lh-di-kalsel

FH ULM Gelar Uji Publik Naskah RPJMD BAnjarmasin

BERITABANJARMASIN.COM - RJPMD kota Banjarmasin dibedah dalam uji publik di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Uji publik ini adalah amanat undang-undang dan sebagai masukan untuk Pemerintah Kota Banjarmasin.

Uji publik yang digelar Jumat (22/7/2016) kemarin tersebut dihadiri beberapa pakar, seperti Dr Ichsan Anwari SH MH pakar hukum tata negara, dan Drs Saleh Msi dari birokrasi.

Agenda yang dilaksanakan di Ruang Soedjono FH ULM  itu juga merupakan wujud serap aspirasi terhadap RJPMD yang akan dibuat. Acara ini juga dihadiri para Dosen FH ULM, stakeholder, mahasiswa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Banjarmasin dan masyarakat umum.

Adapu  tujuan uji publik ini selain syarat dalam perundang-undangan, juga sebagai forum masukan untuk penyempurnaan RPJMD kota Banjarmasin yang dijabarkan dari visi misi pasangan Wali Kota terpilih. "Tentunya diharapkan menjadi masukan positif untuk Pemko Banjarmasin," ujar Deddy Fahmanadie, dosen FH ULM sekaligus peserta uji publik.

Ditambahkannya, tindaklanjut dari uji publik ini menurut pihak Pemko Banjarmasin sebagai eksekutif berupa Perda RJPMD kota Banjarmasin yang disahkan .

"Uji publik yang melibatkan FH ULM ini sangat positif sekali guna memberi masukan secara akademis terhadap naskah rancangan Perda RJPMD kota Banjarmasin," tutur ahli hukum pidana ini. [orin/sip]

Kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ke Mahkamah Agung R.I.

    Kunjungan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ke Mahkamah Agung R.I.

Jakarta, Rabu, 22 April 2009, “Ketika Perkara itu Kasasi ke Mahkamah Agung, maka pemeriksaan perkara tidak lagi pada persoalan fakta, tetapi pemeriksaan terhadap penerapan Hukum yang digunakan oleh Hakim pada saat perkara tersebut diputus pada Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding”.

Tutur DR. H. Abdurrachman, SH, MH., Hakim Agung Mahkamah Agung RI, ketika menjawab pertanyaan dari salah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat - Banjarmasin pada saat berkunjung ke Mahkamah Agung. Rombongan yang terdiri dari 26 orang Mahasiswa dan 4 orang Dosen ini, dipimpin oleh Ichsan Anwari, SH., MH.. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara. Rombongan diterima diruang Panitera Mahkamah Agung oleh DR. H. Abdrurrachman, SH., MH., didampingi oleh Fritz John Polnaja, SH dan DR. Abdullah, SH., MS, Hakim Tinggi dan Hakim pada Badan Litbang Diklat Kumdil. Dalam kesempatan itu, rombongan mendapat penjelasan tentang Struktur organisasi Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman.

Laman Berita :
http://bldk.mahkamahagung.go.id/sekretariat-badan/dok-kegiatan-sekretariat/45-kunjungan-mahasiswa-fakultas-hukum-universitas-lambung-mangkurat-banjarmasin-ke-mahkamah-agung-ri.html

SEMINAR NASIONAL "KONSEP DAN IMPLEMENTASI SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DALAM BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA"

Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H., Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., M.Hum. Dan Prof. Dr. H. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

Wakil Rektor IV Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul arifin, M.Sc  membuka acara Seminar Nasional Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Sosial dan Budaya. Acara berlangsung di ruang Balroom  Hotel Aria Barito Banjarmasin pada (09/10/2015) dihadiri Dr.Ir. Sodik Mudjadin, M.Sc Ketua Badan Pengkajian MPR  RI, Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si, Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si , Drs. Yana Indrawan, M.Si Kepala Pusat Pengkajian Sekjen MPR RI, Gubernur Kalsel yang diwakili staf ahli Dr. Siswansyah, SH.,M.Hum, Forum Pimpinan Komunikasi Daerah di lingkungan Pemprov Kalsel, Pimpinan PTN dan PTS, Mahasiswa PTN dan PTS Se- Banjarmasin, Civitas akademika , Pimpinan Partai Politik, LSM ( Organisasi Sosial Kemasyarakatan ).  Hadir juga sebagai nara sumber Prof. Dr. H. Hadin Muhjad, SH.,M.Hum., DR. Mohammad Effendy, SH.,MH, Dr. H. Ichsan Anwary, S.H.,M.H. Seminar nasional ini merupakan kerjasama MPR RI dengan UNLAM.

Dalam Sambutannya Wakil Rektor IV, Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc menyampaikan menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai warga negara untuk taat mengabdi kepada negaranya dan menjadi keharusan para sivitas akademika dilingkungan UNLAM memberikan kontribusi pemikirannya untuk kebaikan bangsa khususnya sesuai dengan tema seminar nasional kali ini.

Peserta

Kemajuan dan perkembangan sistem demokrasi yang sudah berjalan tentunya harus sesuai dengan cita-cita bangsa kita sendiri yang termasuk dalam Pancasila. Seminar kali ini sungguh sangat relevan selain menjadi tufoksi, tugas dan wewenang dari MPR sendiri, juga kita semua mempunyai kewajiban untuk menciptakan suasana kondusif atas pelaksanaan berdemokrasi. Apalagi pada dua bulan ke depan, tepatnya pada bulan Desember, di Kalimantan Selatan akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Walikota dan Bupati. Tentunya kita berharap semua pihak untu berperan aktif menjaga agar pelaksanaan demokrasi khususnya di Kalimantan Selatan berjalan dengan jujur, adil dan aman.

Mudah-mudahan melalui Perguruan Tinggi inilah sebagai Garda terdepan untuk mempelopori pelaksanaan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Sosial dan Budaya. Kami berharap dengan kehadiran Pimpinan MPR RI dan Anggota MPR akan membuka peluang kerjasama yang lebih luas terutama dalam riset dan perihal lainnya dengan UNLAM. Semoga seminar ini membuahkan pemikiran yang brilian untuk berkontribusi memperbaiki problematika dan masalah yang di hadapi saat ini.(Humas Unlam)

Laman :

http://ulm.ac.id/id/2015/10/13/seminar-nasional-konsep-dan-implementasi-sistem-demokrasi-pancasila-dalam-bidang-sosial-dan-budaya/

Studi tentang pelaksanaan pemilihan umum 1999 di Kota Banjarmasin

Link :
https://books.google.co.id/books/about/Studi_tentang_pelaksanaan_pemilihan_umum.html?id=_FU6HQAACAAJ&redir_esc=y

Para Pakar dan Praktisi Hukum Gelar Diskusi di FH Unlam

BANJARMASIN, KK - Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat (Parang Unlam) bekerjasama  dengan Tim Rekam Sidang Tipikor Fakultas Hukum (FJ) Unlam Menggelar Mimbar Anti Korupsi dan Good Governance, Kamis (2/2/2017)

Dengan Tema yang sedang hangat diperbincangkan publik yaitu "masa Depan Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV-2016" diskusi dilaksanakan di Aula Gusti Ibrahim Aman FH Unlam.

Selengkapnya bisa di baca pada laman :
https://redkal.com/para-pakar-dan-praktisi-hukum-gelar-diskusi-di-fh-unlam/

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN ULM GELAR SEMINAR NASIONAL KETATANEGARAAN

Seminar Nasional Ketatanegaraan dengan tema Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Ikhtiar Mencari Nafas Konstitusi pasal 24c ayat I UUD Negara RI Tahun 1945), kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Acara ini berlangsung di Aula Fakultas Hukum ULM, senin (26/04/2016) di hadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. H. Anwar Usman, SH.,MH, Gubernur Kal-Sel yang di wakili oleh Dr. Siswansyah, SH.,M,Hum, Rektor ULM Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum, Ketua IKA ULM HG(P) Rusdi Effendi AR, para undangan serta mahasiswa Fakultas Hukum.

Dalam sambutannya Rektor ULM, Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Fakultas Hukum ULM yang sudah menggelar acara ini dengan baik dan menghadirkan pakar yang sangat kompeten di bidang ini. Beliau juga berharap kepada mahasiswa Fakultas Hukum agar bisa belajar banyak dari kegiatan seminar ini. Rektor ULM juga mendapat kritik positif dari Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi di bidang pendidikan Fakultas Hukum, terkait pengembangan pembangunan pendidikan hukum di masa yang akan datang.

Adapun yang menjadi narasumber pada acara ini yaitu Prof. Dr. Aswanto, SH.,M.Si., DFM dari Mahkamah Konstitusi, Dr. Harjono, SH., MCL dari Mahkamah Konstitusi, Dr. Ichsan Anwary, SH.,MH dan sebagai moderator Dr. Rifqinizami Karsayuda, SH., LLM dari akademisi ULM.

Dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada di konstitusi maka Mahkamah Konstitusi mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia walaupun sengketa antar lembaga negara hanya terjadi hitungan jari namun Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya mempunyai peran sebagai guardian the constitution. 

(Humas ULM)

Laman :

http://ulm.ac.id/id/2016/04/29/mahkamah-konstitusi-dan-ulm-gelar-seminar-nasional-ketatanegaraan/

Workshop Kewarganegaraan Kanwil Kalsel Diikuti 50 Peserta Antar Instansi

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan melaksanakan Workshop Kewarganegaraan Republik Indonesia di Aula Baiman BAPPEDA, Selasa (8/9). Workshop ini diikuti 50 peserta dari pelbagai instansi dan dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Yunaedi.

Dikatakan Yunaedi bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga memerlukan Undang-undang Kewarganegaraan yang mampu melindungi hak asasi yang menjamin perlindungan dimanapun berada. “Saat ini, regulasi tentang Kewarganegaraan diatur dalam UU No.12/2006 menggantikan UU No.62/1958 yang secara filosofi, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan RI saat ini,” jelasnya.

Yunaedi yang pada kesempatan itu didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Unan Pribadi, menjelaskan tujuan diadakannya workshop untuk membahas tuntas terkait permasalahan yang terjadi dalam konteks Hukum Kewarganegaraan. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Kalsel, Prof. Hadin Muhjad, DR.H. Mohammad Effendy, DR.Ichsan Anwary, dan Achmadi Yusran.

Tak hanya diikuti jajaran Kanwil Kemenkumham Kalimantan yang diwakili oleh Imigrasi Banjarmasin, para peserta lainnya berasal dari Kepolisian Daerah dan Resort, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota dan Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura, serta Imigrasi Banjarmasin. (IR)

Kontributor: Humas Kanwil

Laman :  
http://www.ditjenpas.go.id/workshop-kewarganegaraan-kanwil-kalsel-diikuti-50-peserta-antar-instansi/ 

LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2011 ''MENEGAKKAN NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL''

Web MK:
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Publikasi&id=1&pages=2

File Pendukung :
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.LaporanTahunan&id=11

Penelitian Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam aspek penataan ruang

Tim Peneliti :
Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H., Lies Ariyani, S.H., M.H., Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Judul :

DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM ASPEK PENATAAN RUANG

Naskan Lengkap Dapat diunduh di link :
1. https://drive.google.com/open?id=0B5GnK0hKMdDyRy1oemxuZlFTWXc
2. https://www.4shared.com/office/j9httb_oei/DAMPAK_ALIH_FUNGSI_LAHAN_PERTA.html